Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima Sebut Pelantikan ASN dan PPPK Paling Lambat Juni 2025

 Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima saat memberikan keterangan pers di Sukoharjo, Minggu (30/3/2025) petang. Foto: indospektrum.id.

SUKOHARJO – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menyatakan bahwa pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) secepatnya dilakukan. Pelantikan dijadwalkan setelah Lebaran atau paling lambat Juni 2025.

 

“Beberapa kali kami bertemu dengan Menteri PAN RB, menjelaskan bahwa pelantikan, utamanya PPPK, dilaksanakan semakin cepat semakin bagus. Maksudnya, bagi kabupaten/kota yang telah menyiapkan APBD untuk alokasi PPPK, untuk segera dilantik,” kata Aria Bima usai buka puasa di Sukoharjo, Minggu (30/3/2025).

 

Dikatakannya, Komisi II DPR RI baru saja melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi dan di sana sudah dilantik PPPK. Dirinya juga akan segera kunjungan ke Sukoharjo, Kota Solo, Klaten dan Boyolali. Dia berharap PPPK untuk segera dapat dilaksanakan pelantikan agar tidak nganggur terlalu lama.

 

Dikatakannya, Sebagian besar Gubernur dan Bupati juga tidak keberatan terkait pelantikan PPPK. Sedangkan untuk ASN di Kementerian maupun Pemda, dirinya mendapatkan informasi jika pelantikan akan dilaksanakan secepat mungkin setelah Lebaran 2025. Baik untuk ASN di Kementerian maupun maupun Pemda di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

 

Termasuk juga di lembaga seperti Kejaksaan, atau Lembaga-lembaga negara lainnya, akan secepatnya juga akan dilantik. Yang jelas, pelantikan tidak sampai menunggu sampai 25 November 2025 untuk ASN maupun Februari 2026 untuk PPPK.

 

Lebih lanjut dikatakan, DPR akan segera mengundang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk secepatnya membuat jadwal pelantikan ASN dan jadwal jadwal untuk memitigasi masing-masing kabupaten/kota untuk melantik PPPK.

 

“Kami dari komisi 2 akan mengawal Keputusan Presiden yang kemarin disampaikan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri PAN RB untuk segera melakukan pelantikan. Kami juga akan melakukan rapat kerja untuk memastikan jadwal kapan terakhir PPPK dan ASN dilantik,” katanya.

 

Dikatakannya, pelantikan PPPK diserahkan kepada Pemda. Pihaknya akan segera rapat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan diikuti Zoom oleh 508 kabupaten/kota.